Mulailah mengetik pada pencarian di atas dan tekan tombol kaca pembesar untuk mencari.

Berita Foto

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto S.Sos., M.M., memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penanganan Banjir dan Longsor Provinsi Sumatra Barat di Kantor Gubernur Sumatra Barat, Kota Padang, Senin (11/3).
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto S.Sos., M.M., memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penanganan Banjir dan Longsor Provinsi Sumatra Barat di Kantor Gubernur Sumatra Barat, Kota Padang, Senin (11/3).
Dalam arahannya, Kepala BNPB meminta kepada pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat dan seluruh unsur forkopimda agar lebih meningkatkan percepatan penanganan darurat bencana banjir dan longsor yang melanda 11 wilayah Kabupaten/Kota.
Dalam arahannya, Kepala BNPB meminta kepada pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat dan seluruh unsur forkopimda agar lebih meningkatkan percepatan penanganan darurat bencana banjir dan longsor yang melanda 11 wilayah Kabupaten/Kota.
Lebih lanjut, Kepala BNPB juga meminta kepada Pemda Sumbar agar segera mengajukan segala hal yang dibutuhkan untuk penanganan darurat, baik dari logistik, peralatan maupun dana operasional. Kepala BNPB mencontohkan, apabila memang dibutuhkan alat berat, maka segera dikerahkan. BNPB akan membantu dari segi anggaran operasionalnya.
Lebih lanjut, Kepala BNPB juga meminta kepada Pemda Sumbar agar segera mengajukan segala hal yang dibutuhkan untuk penanganan darurat, baik dari logistik, peralatan maupun dana operasional. Kepala BNPB mencontohkan, apabila memang dibutuhkan alat berat, maka segera dikerahkan. BNPB akan membantu dari segi anggaran operasionalnya.
Demi memaksimalkan segala daya dan upaya serta waktu agar lebih efektif dan efisien, Suharyanto menekankan perbaikan rumah dan infrastruktur yang rusak dapat segera mulai dilakukan secara paralel dengan tahapan penanganan darurat.
Demi memaksimalkan segala daya dan upaya serta waktu agar lebih efektif dan efisien, Suharyanto menekankan perbaikan rumah dan infrastruktur yang rusak dapat segera mulai dilakukan secara paralel dengan tahapan penanganan darurat.
Suharyanto mengatakan bahwa BNPB akan memberikan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada warga yang rumahnya harus direlokasi. DTH ini nantinya dapat digunakan untuk menyewa rumah sementara, selama rumah relokasi dibangun. Adapun besarannya adalah 500 ribu rupiah per kepala keluarga.
Suharyanto mengatakan bahwa BNPB akan memberikan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada warga yang rumahnya harus direlokasi. DTH ini nantinya dapat digunakan untuk menyewa rumah sementara, selama rumah relokasi dibangun. Adapun besarannya adalah 500 ribu rupiah per kepala keluarga.
Sebagai bentuk dukungan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Sumatra Barat,  BNPB memberikan dukungan operasional Dana Siap Pakai dengan total 1,75 Miliar dengan rincian 350 juta untuk Kabupaten Pesusir Selatan, masing-masing 250 juta untuk Provinsi Sumatra Barat, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Padang. Selanjutnya Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Mentawai masing-masing 150 juta, Korem 032/Wirabraja 150 juta, Polres Pesisir Selatan 100 juta, dan Kodim 0311/Pesisir Selatan 100 juta.
Sebagai bentuk dukungan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Sumatra Barat, BNPB memberikan dukungan operasional Dana Siap Pakai dengan total 1,75 Miliar dengan rincian 350 juta untuk Kabupaten Pesusir Selatan, masing-masing 250 juta untuk Provinsi Sumatra Barat, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Padang. Selanjutnya Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Mentawai masing-masing 150 juta, Korem 032/Wirabraja 150 juta, Polres Pesisir Selatan 100 juta, dan Kodim 0311/Pesisir Selatan 100 juta.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto S.Sos., M.M., memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penanganan Banjir dan Longsor Provinsi Sumatra Barat di Kantor Gubernur Sumatra Barat, Kota Padang, Senin (11/3).
Dalam arahannya, Kepala BNPB meminta kepada pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat dan seluruh unsur forkopimda agar lebih meningkatkan percepatan penanganan darurat bencana banjir dan longsor yang melanda 11 wilayah Kabupaten/Kota.
Lebih lanjut, Kepala BNPB juga meminta kepada Pemda Sumbar agar segera mengajukan segala hal yang dibutuhkan untuk penanganan darurat, baik dari logistik, peralatan maupun dana operasional. Kepala BNPB mencontohkan, apabila memang dibutuhkan alat berat, maka segera dikerahkan. BNPB akan membantu dari segi anggaran operasionalnya.
Demi memaksimalkan segala daya dan upaya serta waktu agar lebih efektif dan efisien, Suharyanto menekankan perbaikan rumah dan infrastruktur yang rusak dapat segera mulai dilakukan secara paralel dengan tahapan penanganan darurat.
Suharyanto mengatakan bahwa BNPB akan memberikan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada warga yang rumahnya harus direlokasi. DTH ini nantinya dapat digunakan untuk menyewa rumah sementara, selama rumah relokasi dibangun. Adapun besarannya adalah 500 ribu rupiah per kepala keluarga.
Sebagai bentuk dukungan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Sumatra Barat,  BNPB memberikan dukungan operasional Dana Siap Pakai dengan total 1,75 Miliar dengan rincian 350 juta untuk Kabupaten Pesusir Selatan, masing-masing 250 juta untuk Provinsi Sumatra Barat, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Padang. Selanjutnya Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Mentawai masing-masing 150 juta, Korem 032/Wirabraja 150 juta, Polres Pesisir Selatan 100 juta, dan Kodim 0311/Pesisir Selatan 100 juta.

Kepala BNPB Pimpin Rapat Penanganan Banjr dan Longsor Sumatra Barat

Ringkasan Berita:
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto S.Sos., M.M., memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penanganan Banjir dan Longsor Provinsi Sumatra Barat di Kantor Gubernur Sumatra Barat, Kota Padang, Senin (11/3). Dalam arahannya, Kepala BNPB meminta kepada pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat dan seluruh unsur forkopimda agar lebih meningkatkan percepatan penanganan darurat bencana banjir dan longsor yang melanda 11 wilayah Kabupaten/Kota. Usai memimpin rapat koordinasi, Kepala BNPB segera bertolak ke Kabupaten Pesisir Selatan di mana terdapat titik terparah bencana banjir dan longsor yang terjadi pada Selasa (5/3) lalu. Sebagai bentuk dukungan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Sumatra Barat, BNPB memberikan dukungan operasional Dana Siap Pakai dengan total 1,75 Miliar dengan rincian 350 juta untuk Kabupaten Pesusir Selatan, masing-masing 250 juta untuk Provinsi Sumatra Barat, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Padang. Selanjutnya Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Mentawai masing-masing 150 juta, Korem 032/Wirabraja 150 juta, Polres Pesisir Selatan 100 juta, dan Kodim 0311/Pesisir Selatan 100 juta.
Tanggal:
12 Mar 2024 18:00 WIB
Fotografer:
Bidang Komunikasi Kebencanaan / Dume Sinaga

Copyright BNPB


BAGIKAN
Berita Foto Lainnya
Helikopter BNPB Evakuasi Warga Korban Longsor
08 Mei 2024 21:00 WIB | Dilihat 710 kali
Optimalisasi Operasi Udara Untuk Penanganan Darurat Bansor Luwu
08 Mei 2024 20:33 WIB | Dilihat 694 kali
Kepala BNPB Tinjau Lokasi dan Angkut Logistik Via Udara ke Luwu
07 Mei 2024 23:55 WIB | Dilihat 740 kali