Berita Foto

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto S.Sos., M.M., memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penanganan Banjir dan Longsor Provinsi Sumatra Barat di Kantor Gubernur Sumatra Barat, Kota Padang, Senin (11/3).

Dalam arahannya, Kepala BNPB meminta kepada pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat dan seluruh unsur forkopimda agar lebih meningkatkan percepatan penanganan darurat bencana banjir dan longsor yang melanda 11 wilayah Kabupaten/Kota.

Lebih lanjut, Kepala BNPB juga meminta kepada Pemda Sumbar agar segera mengajukan segala hal yang dibutuhkan untuk penanganan darurat, baik dari logistik, peralatan maupun dana operasional. Kepala BNPB mencontohkan, apabila memang dibutuhkan alat berat, maka segera dikerahkan. BNPB akan membantu dari segi anggaran operasionalnya.

Demi memaksimalkan segala daya dan upaya serta waktu agar lebih efektif dan efisien, Suharyanto menekankan perbaikan rumah dan infrastruktur yang rusak dapat segera mulai dilakukan secara paralel dengan tahapan penanganan darurat.

Suharyanto mengatakan bahwa BNPB akan memberikan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada warga yang rumahnya harus direlokasi. DTH ini nantinya dapat digunakan untuk menyewa rumah sementara, selama rumah relokasi dibangun. Adapun besarannya adalah 500 ribu rupiah per kepala keluarga.

Sebagai bentuk dukungan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Sumatra Barat, BNPB memberikan dukungan operasional Dana Siap Pakai dengan total 1,75 Miliar dengan rincian 350 juta untuk Kabupaten Pesusir Selatan, masing-masing 250 juta untuk Provinsi Sumatra Barat, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Padang. Selanjutnya Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Mentawai masing-masing 150 juta, Korem 032/Wirabraja 150 juta, Polres Pesisir Selatan 100 juta, dan Kodim 0311/Pesisir Selatan 100 juta.