Informasi wajib diumumkan setiap saat
  1. Informasi mengenai peraturan perundang-undangan di BNPB.
  2. Semua Kebijakan Pimpinan BNPB dan dokumen pendukungnya.
  3. Rencana kerja program/kegiatan perdeputi dilingkungan BNPB.
  4. Rencana strategis BNPB.
  5. Informasi yang disampaikan oleh Pejabat BNPB yang disampaikan dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.
  6. Daftar BPBD seluruh Indonesia beserta alamatnya.
  7. Publikasi seperti :
  8. Laporan mengenai akses informasi publik seperti diatur dalam Undang-Undang ini.
Informasi wajib di umumkan secara berkala
  1. Informasi  yang  berkaitan  dengan BNPB seperti:
  2. Daftar nama Pejabat  Eselon  I  dan  II di  Lingkungan BNPB.
  3. Informasi mengenai kegiatan dari masing-masing kedeputian di    BNPB.
  4. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan.
  5. Informasi  mengenai  Laporan  Keuangan  yang   telah   diaudit   Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
  6. Informasi mengenai  Perjanjian  Kerjasama  dengan  instansi  lain  atau organisasi lain.
  7. Informasi  mengenai  Perjanjian  Kerjasama  dengan  Negara  lain  atau Organisasi Internasional.
  8. Rencana Pengadaan Barang dan Jasa  serta  pengumuman   pemenang pengadaan Barang dan Jasa tersebut.
  9. Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan atau  oursourcing.
  10. Daftar Bantuan Peralatan BNPB dari tahun 2011-2014.
  11. Daftar Bantuan Logistik BNPB dari tahun 2009-2011.
  12. Daftar MOU Kementerian.
  13. Daftar MOU Internasional.
  14. Daftar Desa Tangguh.
Informasi wajib diumumkan secara serta merta

Informasi yang mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum seperti peringatan gempa, status gunung berapi dan perkembangan kejadian bencana

Informasi Dikecualikan
  1. Informasi yang dikecualikan adalah informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pasal 17 Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik dan Pasal 18 tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan.
  2. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam mengelompokkan informasi yang dikecualikan.
  3. Ketat, artinya untuk mengategorikan informasi yang dikecualikan harus benar-benar mengacu pada metode valid dan mengedepankan obyektivitas.
  4. Terbatas, artinya informasi yang dikecualikan harus terbatas pada informasi tertentu untuk menghindari penafsiran yang subyektif dan kesewenangan.
  5. Tidak mutlak, artinya tidak ada informasi yang secara mutlak dikecualikan ketika kepentingan publik yang lebih besar menghendakinya.
  6. Pengecualian harus melalui uji konsekuensi bahaya yang mendasari penentuan suatu informasi harus dirahasiakan apabila informasi tersebut dibuka.
  7. Untuk menjamin suatu informasi dapat dibuka atau ditutup secara obyektif, maka metode di atas dilengkapi dengan uji kepentingan publik yang mendasari penentuan informasi harus ditutup sesuai dengan kepentingan publik.
  8. Pengklasifikasian akses informasi harus disertai pertimbangan tertulis tentang implikasi informasi dari sisi politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan keamanan.
  9. Penetapan sebagaimana tersebut pada angka 3 dilakukan melalui rapat pimpinan.
Formulir Permintaan Informasi
Formulir Permintaan Informasi
Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik
LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
Tahun 2013
LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
Tahun 2014