BPBD Provinsi Papua Efektifkan Monitoring dan Komunikasi Bencana Melalui Pusdalops

Tweet

JAYAPURA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei meresmikan Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) Penanggulangan bencana yang berlokasi di Kantor BPBD Provinsi Papua,  Megapura, Jayapura pada Rabu (8/2). Melalui pusdalops, BPBD Papua mampu memonitor fenomena alam maupun kejadian bencana di kawasan. Pusdalops ini merupakan salah satu yang tercanggih dari pusdalops yang dibangun di tingkat provinsi.


Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan bahwa tiga BPBD yang memiliki fasilitas pusdalops yang canggih, yaitu Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, dan Papua. Sutopo mengharapkan bahwa pusdalops dapat melaporkan secara cepat melalui alat komunikasi canggih kepada pusdalops BNPB. 


"Melalui laporan yang cepat, BNPB dapat memberikan bantuan maupun pendampingan secara cepat pula."


"BPBD dapat memanfaatkan fasilitas untuk memonitor fenomena alam maupun kejadian bencana, seperti hotspot kebakaran hutan dan lahan di wilayah Papua. Demikian juga, kejadian gempa atau cuaca ekstrem."


Willem menekankan pentingnya sumber daya manusia dalam pengoperasian pusdalops. "Tantangan selanjutnya adalah membina skill atau keahlian dalam mengoperasikan pusdalops," kata Willem pada peresmian yang didampingi oleh perwakilan Komisi VIII DPR RI.


Selama 2016 BNPB telah membangun 20 pusdalops, 4 di tingkat provinsi dan sisanya kabupaten. Total anggaran mencapai Rp 28 milyar. Sutopo menyebutkan bahwa BNPB telah membangun 28 pusdalops dari jumlah 34 BPBD provinsi. 


"Sedangkan pusdalops di kabupaten/kota, total pusdalops terbangun 108 dari jumlah 514 BPBD kabupaten/kota."


Provinsi Papua merupakan wilayah bagian timur Indonesia dengan 29 kabupaten yang memiliki jiwa terpapar hingga 3 juta jiwa dari ancaman bahaya sedang dan tinggi, seperti ancaman gempabumi, tsunami, cuaca ekstrim, banjir, longsor, dan kekeringan.


Sementara itu, ada empat kabupaten di Provinsi Papua yaitu di Kota Jayapura, Kabupaten Sarmi, Merauke dan Yappen, sedangkan 10 kabupaten di Provinsi Papua Barat sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan rawan bencana dengan ancaman sedang hingga tinggi. Kabupaten tersebut termasuk dalam 136 kabupaten/kota sebagai prioritas penurunan indeks risiko pada RPJMN 2015 - 2019.


Dalam peresmian pusdalops, Kepala BNPB mencoba secara langsung berkomunikasi melalui video conference dengan BPBD Palangkaraya, Pangandaran, Sulawesi Utara, Rokan Hulu dan Wajo.


Sutopo Purwo Nugroho

Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB